MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A.   Pengertian Manegemen Berbasis Sekolah

“School Based Management”  atau managemen berbasis sekolah merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi pendidikan yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam rangka kebijakan pendidikan nasional.

Era reformasi mengubah segala sendi kehidupan, salah satu buahnya adalah Otonomi Daerah dan otonomi daerah itu telah merambah segala sendi kehidupan, termasuk pendidikan.

Fenomena di atas mengharuskan lembaga pendidikan dalam segala jenjang maupun predikatnya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan reformasi di bidang pendidikan.

Lahirnya konsep School-Based Management telah memberi harapan positif bagi masyarakat sebagai konsumen pendidikan dan guru-guru untuk mengelola pendidikan secara mandiri.

School-Based Management menuntut semua guru untuk terlibat dalam seluruh proses pendidikan, menetapkan visi dan misi, menentukan kesejahteraan sendiri, dan menentukan anggaran pendapatan dan biaya sekolah, bahkan memilih siapa-siapa yang harus duduk sebagai pengurus sekolah.

Unsur utama dari  School-Based Management adalah guru. Ketergantungan SBM terhadap guru sangat besar, sehingga guru harus aktif, kreatif, dan inovatif untuk mampu mengembangkan pola pikir, pola perilaku, dan pola mendidik, serta cara mengajar yang mampu mengubah paradigma guru mengajar menjadi siswa belajar (student active learning). Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, bahkan tempat curhat (empati). Guru bertindak sebagai mitra atau saudara tua peserta murid.

Sekolah sebagai sebuah unit harus punya kemandirian artinya dalam penyusunan program harus disusun dan diputuskan bersama dengan seluruh komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru-guru, karyawan, dan wakil masyarakat.

Kerjasama antara warga sekolah yang meliputi guru, karyawan, siswa, wali murid, dan sekolah dengan masyarakat harus dibangun. Sekolah harus mampu mengajak masyarakat untuk ikut memiliki sekolah yang bersangkutan. Untuk menumbuhkan iklim kerja sama antara warga sekolah maupun sekolah dengan masyarakat diperlukan keterbukaan, baik dalam program maupun pengelolaan keuangan. Program yang disusun oleh komponen sekolah harus bersifat sustainable (berkelanjutan), sustanaible program sekolah ini merupakan wujud dari misi dan visi suatu lembaga pendidikan.

Era globlalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, sehingga guru harus mampu mengikuti informasi mutakhir guna meningkatkan kemampuan mengajarnya. Paradigma guru mengajar yang bergeser menjadi siswa belajar, menuntut guru untuk mampu menerapkan pola pengajaran yang bermakna (meaningful learning) sehingga menghasilkan lulusan yang berguna dan bermutu (meaningful output).

 School-Based Management juga memberi peluang guru untuk menerapkan atau menciptakan teknik/deasin pembelajaran yang mampu mengubah paradigma guru mengajaran menjadi siswa belajar, sehingga CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang sebenar-benarnya dapat diciptakan, yaitu terwujudnya siswa yang tidak hanya mampu menyerap ilmu pengetahuan baru, tetapi sekaligus mampu learning how to learn, learning how to do, and learning how to live together.

Beberapa pokok dalam mengaplikasikan  School-Based Management, yaitu :

1. Konsep Dasar

§  Mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat ke level sekolah (School-Based Decision making and Management)

§  Sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat.

§  Peran birokrasi adalah guilding.

§  Fungsi pendidikan (di sekolah) adalah melayani anak didik, bukan birokrasi.

§  BP3 perlu dikembangkan keanggotaan dan perannya mencakup masyarakat di luar orang tua siswa. Di masa datang, diprediksi banyak orang tua tidak memiliki anak di sekolah, tetapi memiliki potensi dan kepedulian terhadap pendidikan. 

2. SBM Desentralisasi

Berbagai upaya kebijakan pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan dari pusat, ternyata sangat kecil dampaknya terhadap pembelajaran di kelas.

§  Sekolah perlu dukungan memadai dan terus-menerus, tetapi pemerintah pusat/propinsi/kabupaten tidak dapat memenuhi kebutuhan ini.

§  Sekolah harus mampu menunjukkan akuntabilitas, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada masyarakat sekitar sekolah sebagai salah satu stakeholder. Akuntabilitas merupakan titik awal kepercayaan dan pada gilirannya dukungan.

§  Setiap konsekuensinya, sekolah beserta lingkungannya harus dianggap sebagai unit perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen yang mandiri dan bukan sekedar pelaksana dari program standar yang dirancang dari ‘atas’.

3. SBM School-Basic Development

§  Kesamaan persepsi pada seluruh jajaran Depdiknas dan masyarakat.

§  Kejelasan koridor kebijakan.

§  Perubahan pola hubung sub-ordinasi menjadi kesejawatan.

§  Perubahan sikap dan perilaku.

§  Deregulasi.

§  Transparansi dan akuntabilitas.

4. SBM Keberhasilan Sekolah

Strategi

§  Distribusi kewenangan ke seluruh organisasi sekolah agar banyak komponen sekolah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

§  Jadikan pengembangan profesi sebagai aktivitas berkelanjutan yang merata di sekolah.

§  Sebarkan informasi secara meluas sehingga pelaku SBM dan seluruh komponen sekolah mendapat informasi tentang kinerja sekolah.

§  Seringkan pemberian ganjaran bagi individu maupun kelompok yang kinerjanya mengarah pada pencapaian tujuan sekolah.

§  Pilih kepala sekolah yang bisa menjadi pemimpin dan mau mendelegasi wewenang.

§  Mengadopsi visi dan misi yang jelas bagi pelaksanaan kurikulum dan kegiatan belajar-mengajar untuk memberi arah upaya reformasi.

5. SBM Karakteristik

Karakteristik SBM bisa diketahui antara lain sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar-mengajar, pengelolaan SDM, pengelolaan sumberdaya, dan administrasi.

Organisasi Sekolah	Proses Pembelajaran	Sumberdaya Manusia	Sumberdaya dan Administrasi
Menyediakan manajemen transformasi dalam mencapai tujuan	Meningkatkan kualitas belajar siswa	Memberdayakan staf dan menempatkannya agar dapat melayani keperluan semua siswa	Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumberdaya sesuai dengan kebutuhan
Tersusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat	Memilih staf yang memiliki wawasan SBM	Mengelola dana sekolah
Mengelola kegiatan operasional sekolah	Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi staf	Menyediakan dukungan adiministrasi
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (school community)	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa.	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa.	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lain
Menggerakkan partisipasi masyarakat		Menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan sekolah (school performance)
Bertanggung jawab (accountability) ke masyarakat sekitar

B.   Panduan Managemen Sekolah

1.      Dasar-Dasar Manajemen

Me-manage atau mengelola sekolah artinya mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah mengatur agar guru dan staf lain bekerja secara maksimal dengan mendayagunakan sarana/prasara yang dimiliki serta potensi masyarakat demi mendukung ketercapaian tujuan sekolah.

Secara sederhana, proses pengelolaan sekolah mencakup 4 tahap, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controling) yang biasanya di singkat dengan POAC.

2.      Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja/berperan serta guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Singkatnya, bagaimana cara kepala sekolah untuk “membuat” orang lain bekerja untuk mencapai tujuan sekolah.

Menurut ahli, ada 3 tipe dasar kepemimpinan, yaitu: (a) otoriter, (b) demokratis, dan (c) laisses faire. Dari ketiga tipe tersebut, timbul tipe kepemimpinan lainnya, misalnya tipe instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif.

Kepemimpinan itu bersifat situsional yang berarti suatu tipe kepemimpinan dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang efektif untuk situasi lain.

3.      Asesmen Sekolah

Asesmen sekolah adalah pengumpulan data/informasi secara komprehensif dan terencana tentang jalannya program informasi menyangkut seluruh komponen yang terkait dengan setiap aspek, misalnya siswa, guru, karyawan, sarana/prasarana, kurikulum, KBM, dan sebagainya. Sehingga dari informasi tersebut dapat dilakukan analisis secara komprehensif.

Melalui asesmen dapat diketahui antara lain : (a) efektifitas program sekolah yang sedang berjalan, (b) tingkat kesehatan setiap unit yang ada,       (c) kelemahan dan kekuatan masing-masing komponen maupun kegiatan yang sedang berjalan.

Komponen penting secara umum selalu dicakup dalam assesmen sekolah, yaitu siswa, guru, tata usaha, laboran, pustakawan, teknisi, kurikulum, buku paket, sarana/prasarana, KBM, BP3, pimpinan sekolah, produk, dan pembiayaan.

4.      Manajemen Kurikulum

Salah satu tugas utama sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku, pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tolok ukur pencapaian tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka guru perlu didorong untuk terus menyempurnakan strategi tersebut. Misalnya, dengan menerapkan kaji tindak dalam pembelajaran (classroom action research).

Tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah melalui 4 tahap, yaitu : (a) perencanaan, (b) pengorganisasian dan koordinasi, (c) pelaksanaan, dan (d) pengendalian.

Tahap perencanaan, meliputi menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP) berdasarkan kalender pendidikan, tersusun program tahunan (Prota), tersusun program caturwulan (Proca), tersusun program satuan pelajaran (PSP), dan tersusun rencana pengajaran.

5.      Manajemen Personalia

Manajemen personalia (SDM) dalam suatu organisasi, termasuk sekolah adalah penting. Namun, SDM akan optimal jika dikelola dengan baik dan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengelola personalia di sekolah.

Sebagai pimpinan tertinggi, tugas kepala sekolah mencakup 3 aspek, yaitu : (a) pengadaan tenaga, (b) pemanfaatan tenaga yang telah dimiliki, (c) pembinaan dan pengembangan. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu siklus berkelanjutan yang harus dikerjakan dan hasilnya dikaji ulang secara periodik.

Perlu diingat bahwa guru, staf adminstrasi, dan staf lainnya adalah “manusia” sehingga pemberian tugas dan pengelolaannya harus dipikirkan secara manusiawi.

6.      Manajemen Kesiswaan

Semua kegiatan sekolah pada akhirnya ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan dirinya. Upaya itu akan optimal jika siswa sendiri aktif berupaya mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang dilakukan sekolah.

Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan kondisi agar siswa dapat mengembangkan diri secara optimal. Tugas kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan, antara lain meliputi : (a) pemantapan program, (b) pembinaan siswa di sekolah, (c) pemantapan program kesiswaan.

Ada 4 prinsip dasar dalam manajemen kesiswaan, yaitu :

• Siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek.
• kondisi siswa sangat beragam, sehingga diperlukan wahana kegiatan yang beragam.
• Siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
• Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan ranah psikomotor.

7.      Manajemen Keuangan.

Dilihat dari sisi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi 2, yaitu :    (a) Anggaran untuk kegiatan rutin, berupa gaji, biaya operasional sehari-hari sekolah, dan sebagainya dan (b) Anggaran untuk pengembangan sekolah.

Masalah keuangan seringkali menjadi masalah yang cukup rumit di sekolah. Berikut ini beberapa cara yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan, yaitu :

a.    Dengan terbatasnya dana dari pemerintah, maka peran BP3/masyarakat, termasuk para pengusaha sangat diperlukan.

b.    Pengelolaan dana harus terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.    Pada dasarnya, rencana keuangan adalah penjabaran pembiayaan program kerja yang dituangkan dalam RAPBS.

d.    Mengingat ada sumber dana di sekolah, maka dalam penyusunan RAPBS maupun pelaksanaannya perlu memperhatikan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

e.    Pengadministrasian dana harus dilakukan secara tertib sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku.

f.      Bukti pencatatan keuangan harus siap untuk diperiksa setiap saat.

g.    Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka.

8.      Manajemen Peningkatan Mutu.

Manajemen peningkatan mutu adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Dalam manajemen peningkatan mutu, terkandung upaya :                  (a) mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah, baik kurikulum maupun adminstrasi, (b) melibatkan proses diagnosis dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnosis, (c) memerlukan partisipasi semua pihak, baik kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua siswa dan pakar.

Penyusunan program peningkatan mutu dilakukan dengan mengaplikasikan 4 teknik, yaitu :

a.      School Review

Suatu proses dimana keseluruhan komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga ahli untuk mengevaluasi dan menilai efektifitas sekolah serta mutu lulusannya.

b.      Bencmarking

Suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu.

c.       Qualiy Assurance

Suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya.

d.      Quality Control

Suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpamgan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar.

Pelaksanaan manajemen peningkatan mutu meliputi 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap tindak lanjut.

C.   Implementasi Managemen Berbasis Sekolah

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis dan profesional pada bidangnya masing-masing. Kompetensi tersebut diperlukan untuk mengikuti globalisasi dalam segala bidang di seluruh dunia. Kondisi ditengah persaingan dan pasar bebas manusia dihadapkan pada perubahan perubahan yang tidak menentu,  salah satu akibat yang terjadi dari kondisi tersebut, adanya hubungan ketidaklinearan antara dunia pendidikan dan dunia kerja karena apa yang terjadi di lapangan kerja sulit diikuti oleh pendidikan sehingga kesenjangan tersebut semakin nyata.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan sisitem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (soft ware) maupun perangkat keras (hard ware). Upaya tersebut  antara lain dikeluarkan Undang Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang Ondang Sistem Pendidikan yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut merubah kewenangan pusat dari paradikma top- down atau sentralistik menjadi buttom-up atau desentralistik.

Perbaikan kurikulum mulai 1998 menjadi kurikulum kompetensi tahun 2004 dilanjutkan dengan penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 yang tujuan utamanya tidak lepas dari visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan Nasional pada  tingkat kabupaten, kota harus dapat mempertimbangkan dengan  bijaksana kondisi nyata sekolah dan masyarakat dilingkungannya. Sehingga dari analisis berbagai pihak diperlukan paradigma baru dengan menerapkan manegemen berbasis sekolah (school based management).

Sumber:

Aika, Aruna. 2016. Pendidikan di Indonesia. Gresik: AikaBuku